Terapkan Al-Quran, Raih Kemerdekaan Hakiki

0 128

Kiblatmuslimah.com – Bagi bangsa Indonesia, bulan Agustus merupakan bulan yang berbeda dengan bulan lainnya. Di dalamnya ada sebuah peristiwa yang sangat berharga, peristiwa yang mengingatkan kepada para mujahid Islam yang telah rela mempertaruhkan jiwa dan raganya. Yakni peristiwa terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan orang-orang kafir.

Perisiwa tersebut telah berlangsung 72 tahun lamanya. Bukan usia yang muda lagi kalau kita bandingkan dengan usia manusia. Usia yang sudah cukup tua untuk sebuah kemerdekaan. Namun perlu kita telusuri apakah dengan usia kemerdekaan yang sudah tidak muda lagi kita sudah termasuk negara yang kemerdekaannya sudah hakiki? Sebuah pertanyaan besar yang harus kita jawab sebagai bangsa Indonesia.

Mungkin secara fisik sudah merdeka karena tidak ada lagi kerja paksa bernama Rodi dan Romusha. Namun dalam beberapa aspek, sungguh kemerdekaan tersebut belumlah hakiki dan hal tersebut bisa dilihat dari aspek ekonomi, politik, hukum dan budaya.

Dalam hal ekonomi misalnya, bangsa Indonesia belum merdeka. Dengan segala anugerah kekayaan alam yang diberikan Allah, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan negara sendiri dan harus melakukan peminjaman kepada negara-negara lain. Alhasil Indonesia memiliki banyak hutang kepada luar negeri yang jumlahnya bukanlah ribuan rupiah tapi 4.274 triliun rupiah. Hal itu diliris oleh Bank Indonesia di awal Januari 2017. Sebuah angka yang fantastis, membuat kita tidak mampu membayangkan seberapa banyak uang tersebut.

Dan hal tersebut terjadi hanya karena satu permasalahan, yakni negara ini meninggalkan hukum Allah dan menggantinya dengan hukum buatan manusia. Sehingga kita dapati negara ini terus-menerus dalam kesempitan. Cerminan kesempitan hidup itu terlihat dari terlilitnya hutang, politk yang kacau-balau, kemiskinan yang makin meluas, budaya yang senantiasa membebek ke negeri barat dan banyak hal lagi yang tidak bisa kita ungkapkan. Hal tersebut sesuai dengan peringatan Allah SWT dalam firmanNya:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. (QS. Thaha [20]:124)

Imam Ibn Katsir menjelaskan, “man a’radha ‘an dzikriy” yaitu menyalahi perintah-Ku dan yang Aku turunkan kepada Rasul-Ku, berpaling darinya dan pura-pura lupa terhadapnya serta mengambil petunjuk dari selainnya. (Ibn Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm)

Yang kita ketahui bahwa Allah telah memperingatkan agar dalam memimpin sebuah negara hendaklah menjadikan Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai hukum tertinggi. Nyatanya hal tersebut tidak berlaku sehingga kesempitan demi kesempitanlah yang dirasakan. Solusi itu semua yakni  menjadikan Al-Qur’an sebagai hukum tertinggi.

Di negara yang menganut sistem sekuler yang memisahkan agama dari kekuasaan, jangankan untuk menerapkan Al-Qur’an sebagai hukum negara, memproses penista  Al-Qur’an saja membutuhkan waktu yang lama. Bahkan Al-Qur’an pun dijadikan barang bukti ketika “drama” penangkapan teroris sedang tayang.

Saudariku, ketahuilah bahwa kemerdekaan hakiki adalah ketika sebuah negara tidak menjadikan Islam sebagai kambing hitam. Setiap kebijakan, tidak anti terhadap syariat Islam, tidak membubarkan kelompok-kelompok yang dikatakan anti Pancasila. Yang negara maksudkan adalah kelompok-kelompok Islam bukan kelompok-kelompok kafir. Sementara satu sisi, paham-paham sekuler, pluralisme, liberal apalagi paham PKI bebas dari negeri ini. Ketika paham-paham tersebut masih berkembang maka kemerdekaan hakiki tidak akan pernah terwujudkan.

Mewujudkan kemerdekaan hakiki itu merupakan misi dari Islam. Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk menghilangkan segala bentuk penjajahan, eksploitasi, penindasan, kezaliman dan penghambaan terhadap manusia oleh manusia lainnya secara umum. Yunus bin Bukair ra. menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah menulis surat kepada penduduk Najran, di antara isinya:

“Amma ba’du. Aku menyeru kalian ke penghambaan kepada Allah dari penghambaan kepada hamba (manusia). Aku pun menyeru kalian ke kekuasaan (wilâyah) Allah dari kekuasaan hamba (manusia).” (Ibn Katsir, Al-Bidâyah wa an-Nihâyah, v/553, Maktabah al-Ma’arif, Beirut)

Jadi, ketika sebuah negara masih mengagungkan hukum buatan manusia dan tidak menjadikan Allah sebagai Pembuat hukum tertinggi maka negara tersebut belum bisa dikatakan telah merdeka secara hakiki. Negara dikatakan merdeka ketika negara tersebut konsekuen dalam menjalankan, menegakkan, dan mendakwahkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Hal tersebut tercermin dari sistem pemerintahan tersebut, mulai dari kulit maupun isi, institusi dan konstitusi, pemimpin maupun rakyatnya.

Adapun tujuan pemerintahan dalam Islam memiliki tujuan yang mulia karena Allah sendiri yang telah menetapkannya. Tujuan berdirinya sebuah negara dengan hukum kitabullah dan sunnah yaitu:

  1. Mengawal dan membimbing umat manusia untuk beribadah kepada Allah semata. (QS. Adz-Dzariyat: 56)
  2. Mendakwahi manusia dan mengajak non muslim kepada jalan keselamatan semata. (QS. Ali Imran: 104)
  3. Memimpin dunia dengan syariat Allah, mengelola kekayaan dengan sumber daya alam untuk memakmurkan hidup umat manusia. (QS. Al-Jatsiyah: 13, QS. Luqman: 20, QS. Hud: 61)
  4. Penebar rahmat bagi seluruh makhluk di bumi. (QS. Al-Anbiya: 107)

Ketika tujuan tersebut terjalankan maka kemerdekaan hakiki insya Allah akan kita dapatkan. Kuncinya yaitu terapkan Al-Qur’an sebagai hukum tertinggi dalam sebuah negara.

Referensi:

Abu Ammar dan Abu Fatiah Al Adnani. 2010. Mizanul Muslim. Jilid 2. Solo: Cordova Mediatama. Hal: 641.

Majalah Al-Islam. Edisi 570.

(Syifa Azzahra)

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.